Home » ORGANISASI KEMASYARAKATAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun

ORGANISASI KEMASYARAKATAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun

 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun

 

 

BAB I

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

 

Pasal 1

Organisasi ini diberi nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun disingkat LSM – IM, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga Kemasyarakatan.

 

Pasal 2

  1. Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun ini dibentuk dan didirikan oleh Para Pendiri pada hari senin tanggal 11 Desember 2000 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya.
  2. Para pendiri lembaga ini adalah :
  1. PALLER MARBUN, SH.
  2. ABDUL RAHMAN NAWAWI

 

 

BAB II

Asas

 

Pasal 3

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun ini beasaskan “Pancasila dan UUD’45”.

 

 

BAB III

Tujuan

 

Pasal 4

Tujuan Lembaga ini adalah mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu :

  1. Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum, berdasarkan penegakan supremasi hukum dan perundang-undangan.
  2. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  3. Mengembangkan kehidupan yang demokratis berdasarkan demokrasi Pancasila.
  4. Melaksanakan pengamatan terhadap tegaknya keadilan ekonomi, sosial politik dan hukum di Bumi Nusantara Indonesia.
  5. Menjembatani program kerja pemerintah.

 

 

BAB IV

“Kegiatan & Usaha Lembaga”

 

Pasal 5

“Kegiatan Lembaga”

  1. Melaksanakan dan menyelenggarakan panel diskusi, sinopsium, lokakarya dan seminar ekonomi, sosial politik dan hukum bertaraf nasional, regional dan internasional.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia supaya menjadi tenaga yang handal dan terampil serta memiliki wawasan yang luas dan mendalam terhadap pengertian ekonomi, sosial politik dan  hukum, demi bangsa dan Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 5a

“Usaha-usaha Lembaga”

  1. Mendirikan Usaha Penerbit Media Cetak Majalah Bulanan dan Tabloid Mingguan LSM Indonesia Membangun.
  2. Mendirikan perusahaan berbadan hukum yayasan dan koperasi disetiap tingkat propinsi. Cabang-cabangnya disetiap Ibu Kota Kabupaten Maupun di Kota Madya, yang berbentuk Otonomi di setiap wilayah kerja LSM – IM.
  3. Mempersiapkan konsep-konsep dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum bagi Bangsa dan Negara demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kebutuhan bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

 

BAB V

Peranan dan Fungsi

 

Pasal 6

Peran :

  1. Melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial politik dan hukum yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.
  2. Melakukan pengkajian dan strategi ekonomi, sosial politik dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ditingkat daerah yang ditangani “PUPESTRA EKOSOSPOLHUKDA” dan untuk tingkat pusat ditangani oleh “PUPESTRA EKOSOSPOLHUKNAS. LSM – IM”.

 

Pasal 7

Fungsi

  1. Membentuk jiwa dan pola pikir para Sarjana Generasi Muda Bangsa, supaya menjadi sarjana-sarjana yang berwawasan Nasional, berjiwa kebangsaan yang penuh pengabdian dan bersifat patriotis sesuai dengan semangat Pancasila.
  2. Mempersiapkan kader-kader intelektual bangsa setiap untuk berperan serta mengisi Pembangunan dan menjadi pelaku gerakan aksi sadar Ekosospolhuk di seluruh pelosok tanah air Indonesia, demi bangsa dan Negara Kesatuan RI.

 

 

BAB VI

Sifat dan Bentuk

 

Pasal 8

Sifat

Bahwa lembaga ini bersifat independen dan berjiwa kebangsaan, yang berwawasan Nasional.

 

Pasal 9

Bentuk

Lembaga ini berbentuk suatu lembaga pengabdian yang profesional dibidang ekonomi, sosial politik dan Hukum.

 

BAB VII

Keanggotaan

 

Pasal 10

Yang dapat diterima menjadi anggota lembaga ini adalah :

  1. warga negara Indonesia yang sudah dewasa, menyatakan setuju asas dan tujuan lembaga
  2. Sanggup ikut dalam setiap usaha-usaha lembaga dan tunduk kepada AD/ART serta peraturan-peraturan lembaga.
  3. Minimal berpendidikan setingkat SLTA untuk staf eksekutif
  4. Minimal S 1 dibidang Ilmu Ekonomi-Sosial-Politik-Hukum untuk Dewasa pakar maupun untuk menjadi anggotanya.

 

BAB VIII

Wilayah Lembaga

 

Pasal 11

  1. Wilayah lembaga meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Wilayah tersebut dibagi atas tingkatan wilayah setingkat dengan tingkatan lembaga sebagai berikut :
    1. Tingkat Nasional setingkat dengan tingkatan Lembaga Pusat
    2. Tingkat Propinsi setingkat dengan tingkatan Lembaga Daerah
    3. Tingkat Kabupaten / Kotamadya setingkat dengan tingkatan Lembaga Distrik
    4. Tingkat Kecamatan setingkat dengan Lembaga Sektor

 

  1. Dari Lembaga Pusat ke Lembaga Daerah dan Lembaga Distrik terjalin hubungan hierarkis organisatoris, sedangkan untuk lembaga sektor terjalin hubungan yang bersifat administrasi, informatif dan data.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: