ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAB IX Struktur Organisasi Lembaga

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB IX

Struktur Organisasi Lembaga

 

Pasal 12

“Lembaga Pusat s/d Lembaga Sektor”

 

  1. I.                   Lembaga Pusat Terdiri dari :
    1. 1.      Presiden Direktur Nasional
      1. Sekretaris
      2. Asisten Ekonomi
      3. Asisten Sosial
      4. Asisten Politik
      5. Asisten Hukum

 

  1. 2.      Direktur Eksekutif
    1. Sekretaris
    2. Staf Pembinaan
    3. Staf Perencanaan
    4. Staf Pendayagunaan

 

  1. 3.      Deputi Direktur Nasional
    1. Sekretaris
    2. Staf Ahli Pembinaan & Pengawasan Personalia
    3. Staf Ahli Perencanaan & Pengendali Usaha
    4. Staf Ahli Pendayagunaan SDM Intelektual

 

  1. 4.      Deputi Direktur
    1. Sekretaris
    2. Staf Ahli Pembinaan & Pengawasan Personalia
    3. Staf Ahli Perencanaan & Pengendalian Usaha
    4. Staf Ahli Pendayagunaan SDM Intelektual

 

  1. 5.      Dewan Pakar Ekosospolhuk Nas
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
    4. Ketua Bidang Ekonomi
    5. Kabid Sosial
    6. Kabid Politik
    7. Kabid Hukum
    8. Anggota-anggota setiap bidang

 

 

 

 

  1. 6.      Kepala Adm. & Keuangan
    1. Staf Adm.
    2. Staf Pembukuan & Keuangan
    3. Staf Logistik & Ekspedisi
    4. Staf Perawatan & Pemeliharaan
    5. Keamanan

Para Direktur Dibawah Deputi Direktur

 

  1. 7.      Direktur Informasi & Data
    1. Kabid Informasi & Data
    2. Kabid Peneliti & Pengamat
    3. Kabid Komunikasi & Humas
    4. Kabid Dokumentasi Informasi & Data
    5. Para Staf Kabid

 

  1. 8.      Direktur Organisasi & Personalia
    1. Kabid Organisasi & Personalia
    2. Kabid Pembinaan & Pengawasan Indonesia Barat
    3. Kabid Pembinaan & Pengawasan Indonesia Tengah
    4. Kabid Pembinaan & Pengawasan Indonesia Timur
    5. Para Staf Kabid sesuai dengan kebutuhan

 

  1. 9.      Direktur Startegi & Affair (Stafnas)
    1. Kabid Strategi & Affair
    2. Kabid Perencanaan & Program
    3. Kabid Evaluasi Data
    4. Kabid SDM Intelektual Ekosospolhuk
    5. Kabid Penerbitan & Perpustakaan
    6. Para Staf Kabid sesuai dengan kebutuhan

 

  1. 10.  Direktur PUPESTRA EKOSOSPOLHUKNAS
    1. Kabid Adm. & Keuangan
    2. Kabid Dokumentasi & Arsip
    3. Kabid Diklat & Training
    4. Kabid Humas & Publikasi
    5. Kabid Program & Perencanaan
    6. Kabid Perlengkapan & Pemeliharaan
    7. Komisi PESTRA Ekonomi
    8. Komisi PESTRA Sosial
    9. Komisi PESTRA Politik
    10. Komisi PESTRA Hukum
    11. Para Staf Kabid dan anggota setiap Komisi, sesuai dengan kebutuhan

 

 

 

 

  1. II.                Lembaga Tingkat Daerah (Propinsi)
    1. 1.      Direktur Daerah
      1. Sekretaris
      2. Asisten Ekonomi
      3. Asisten Sosial
      4. Asisten Politik
      5. Asisten Hukum

 

  1. 2.      Dewan Pakar Ekosospolhuk Nas
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
    4. Ketua Bidang Ekonomi
    5. Ketua Bidang Sosial
    6. Ketua Bidang Politik
    7. Ketua Bidang Hukum Para Anggota-anggota

 

  1. 3.      Kepala Adm. & Keuangan
    1. Staf Administrasi
    2. Staf Pembukuan & Keuangan
    3. Staf Logistik & Ekspedisi
    4. Staf Perawatan & Pemeliharaan
    5. Keamanan

 

  1. 4.      Direktur Informasi & Data
    1. Kabag Informasi & data
    2. Kabag Peneliti & Pengamat
    3. Kabag Komunikasi & Humas
    4. Kabag Dokumentasi Informasi & Data
    5. Para Staf Kabag

 

  1. 5.      Direktur Strategi & Personalia
    1. Kabag Organisasi & Personalia
    2. Kabag Pembinaan & Pengawasan
    3. Para Staf Kabag

 

  1. 6.      Direktur Strategi & Affair
    1. Kabid Strategi & affair
    2. Kabid Perencanaan & Program
    3. Kabid Evaluasi Data
    4. Kabid SDM
    5. Kabid Penerbitan
    6. Para Staf Kabag

 

 

 

  1. 7.      Direktur PUPESTRA EKOSOSPOLHUKDA
    1. Kabag Adm. & Keuangan
    2. Kabag Dokumentasi & Arsip
    3. Kabag Diklat & Training
    4. Kabag Humas & Publikasi
    5. Kabag Program & Perencanaan
    6. Kabag Perlengkapan & Pemeliharaan
    7. Komisi Ekonomi
    8. Komisi Sosial
    9. Komisi Politik
    10. Komisi Hukum
    11. Para Staf Kabag dan Anggota setiap Komisi

 

  1. III.             Lemabaga Tingkat Distrik (Kabupaten/Kotamadya) Direktur Distrik
    1. Kabid Informasi & Data

–  Staf

  1. Kabid Organisasi Personalia

–  Staf

  1. Kabid Strategi & Affair

–  Staf

  1. Kabid Adm. & Keuangan
  2. Anggota Kader Intelektual Ekosospolhuk
  3. Sekretaris Direktur

 

  1. IV.             Tingkat Sektor (Kecamatan)
    1. Kepala Sektor
    2. Kepala Seksi Informasi & Data
      1. Kepala Seksi Informasi & data
      2. Staf-staf
    3. Kepala Seksi Organisasi & Personalia

–  Staf

  1. Kepala Seksi Strategi & Affair

–  Staf-staf

  1. Team Riset Ekosospolhuk

–  Para anggota Riset Ekosospolhuk Akademi

 

BAB X

Kekuasaan Lembaga

 

Pasal 13

Kekuasaan Lembaga

Kekuasaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun sepenuhnya diemban oleh para pendiri :

  1. Mengangkat dan memberhentikan para anggota dan staf eksekutif LSM – IM dilaksanakan Hasil Munas Pendiri
  2. Melaksanakan tindakan organisasi terhadap para anggota dan staf serta eksekutif yang indisipliner baik di tingkat pusat, distrik maupun sektor yang dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan setingkat atas nama Direktur Eksekutif.
  3. Seluruh data informasi serta semua hasil seminar panel diskusi dan simposium, lokakarya mutlak menjadi hak Lembaga Swadaya Masyarakat “Indonesia Membangun” (LSM – IM).
  4. Mendirikan dan membubarkan Lembaga Daerah, Distrik dan Sektor sepenuhnya berada ditangan presiden Direktur Nasional LSM – IM.

 

BAB XI

Rakernas, Rakerda dan Rakerdis

 

Pasal 14

  1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah pembahasan strategi dan permasalahan Nasional, Regional dan Internasional yang dihadiri oleh seluruh Direktur Utama Daerah dan para Direktur lainnya.
  2. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) merupakan pembahasan strategi dan permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional yang  dihadiri oleh seluruh Direktur Distrik di jajaran setiap daerah LSM – IM, Rakerda ini dipandu salah seorang Direktur dari pusat dan Dewan Pakar Nasional.
  3. Rapat Kerja Distrik (RAKERDIS) merupakan pembahasan strategis dan permasalahan ditingkat Sektor dan Distrik yang dihadiri seluruh Kepala Sektor LSM – IM disetiap distrik yang bersangkutan
  4. Rapat Dewan Pakar Nasional di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum (PUPESTRA EKOSOSPOLHUKNAS) pesertanya ialah seluruh anggota Dewan Pakar Ekosospolhukda (PUPESTRA EKOSOSPOLHUKDA) dari setiap daerah LSM – IM di seluruh Indonesia
  5. Rapat Dewan Pakar Daerah dibidang ekonomi,  sosial politik dan hukum yang bernaung di bawah “PUPESTRA EKOSOSPULHUKDA” pesertanya adalah seluruh anggota Kader Sarjana Kebangsaan.

 

BAB XII

Keputusan Lembaga

 

Pasal 15

  1. Keputusan tertinggi ada ditangan Presiden Direktur Nasional dan untuk Daerah dilaksanakan oleh Direktur Umum Daerah atas nama Presiden Direktur Nasional sampai ketinggian Sektor LSM – IM.
  2. Setiap Keputusan yang dilakukan oleh Direktur Umum Daerah, Direktur Distrik, dan Kepala Sektor harus ada tembusan ke Presiden Direktur Nasional LSM – IM.

 


BAB XIII

Peraturan-peraturan Lembaga

 

Pasal 16

Lembaga ini mempunyai peraturan-peraturan sebagai berikut :

  1. AD/RT Lembaga ditetapkan oleh Lembaga Pusat yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Nasional LSM – IM.
  2. Peraturan-peraturan dan Ketetapan-ketetapan Lembaga ditetapkan oleh Lembaga Pusat yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Nasional LSM – IM.
  3. Peraturan dan ketetapan Lemabaga Hasil Munas Pendiri.

 

BAB XIV

“Harta Kekayaan”

 

Pasal 17

Seluruh harta kekayaan dilembaga ini dikelola oleh Lembaga Pusat dan Lembaga Daerah, atau Dewan  Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

 

BAB XV

“Kelangsungan Kepemimpinan Lembaga”

 

Pasal 18

Demi kelangsungan kepemimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun ini dimasa mendatang maka dilakukan :

  1. Penunjukan langsung oleh para pendiri kepada calon Presiden Direktur Nasional Pengganti. Hal itu, terjadi bila Presiden Direktur Nasional tidak mampu lagi melanjutkan kepemimpinannya di LSM – IM.
  2. Kepemimpinan lembaga ini dapat dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif menunggu Munas pendiri LSM – IM, diadakan untuk memilih Presiden Direktur Nasional yang dipenitif, bila Presiden Direktur Nasional sebelumnya tidak dapat melanjutkan tugasnya.

BAB XVI

Perubahan – perubahan

 

Pasal 19

  1. Asas Lembaga Swadaya Masyarak Indonesia Membangun seperti tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Lembaga ini tidak dapat dirubah
  2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) lembaga boleh dilakukan oleh Lembaga Pusat bila dipandang perlu berdasarkan perkembangan zaman/situasi dan kondisi.
  3. Perubahan-perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga dilakukan oleh Lembaga Pusat.

 


BAB XVII

Ketentuan Penutup

 

Pasal 20

  1. Hal – hal yag belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Pusat. Pedoman Pusat, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar (AD) LSM – IM.
  2. Anggaran Dasar (AD) ini dibuat dan ditetapkan oleh Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun pada hari Senin di Jakarta.

 

BAB XVIII

Tinjauan Struktur Organisasi

 

Pasal 21

Apabila dianggap perlu, Struktur organisasi dapat ditinjau dalam rangka penyesuaian, guna memperoleh efesiensi ke pemimpinan.

 

Pasal 22

Struktur Organisasi untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (Sektor) resmi berlaku apabila telah ada persetujuan dan pusat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s